Dinilai Cacat Hukum, Forum Orangtua Murid Makassar Pertanyakan Sistem PPDB di SMAN 17 Makassar

0

Onesulsel.id, Makassar — Lembaga Forum Orangtua Murid menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 17 Makassar cacat hukum.

Pasalnya SMA Negeri 17 Makassar diduga telah mengurangi jumlah kelas yang tadinya berjumlah 9 kelas, penerimaan siswa baru tahun ini hanya 8 kelas saja tak sesuai dengan Peraturan Mendikbud no 44 tahun 2019.


Ketua Lembaga Forum Orangtua Murid, Herman Hafid Nassa mengatakan bahwa sistem PPDB di kota Makassar dinilai cacat hukum dikarenakan beberapa sekolah termasuk SMA Negeri 17 Makassar tak menerapkan  sesuai Peraturan Mendikbud no 44 tahun 2019.

” Kami menilai petunjuk teknis PPDB SMA dan SMK di Makassar ini cacat hukum karena dikeluarkan oleh pelaksana tugas (plt). Seharusnya yang keluar ada peraturan Gubernur berdasarkan Permendikbud,” ujarnya saat ditemui, Selasa (07/07/2020).

Ia menyebut bahwa Permendikmud zonasi yang dimaksud 50 persen adalah total dari jumlah siswa yang akan diterima. Dan Ia menilai zonasi di Makassar saat ini tidak paham dengan hal tersebut. Selain itu penarikan jarak dalam sistem zonasi dinilai salah karena tidak sesuai dengan yang semestinya.

“Kami menilai petunjuk teknis PPDB SMA dan SMK di Makassar ini cacat hukum karena dikeluarkan oleh pelaksana tugas (plt),” katanya

“Penarikan jarak tidak dilakukan secara manual, penarikan dilakukan secara online dengan melibatkan PT. Telkom dengan memanfaatkan peta digital sehingga jarak bisa sampai tiga kali lipat dari jarak yang semestinya,” tambahnya.

Ia menyebut, salah satu anggota dari forum mengeluhkan persoalan jarak sebab ada siswa yang tinggal di depan sekolah tapi tidak bisa lulus di jalur zonasi, dan sekolah tidak bisa memberi penjelasan. Titik jarak rumah ke sekolah semuanya telah di tentukan oleh pihak PT. Telkom.

“Tahun sebelumnya penarikan jarak secara manual jadi lebih jelas pengukurannya sisa garis lurus. Sekarang ini penarikan jarak diatur oleh PT. Telkom sesuasi dengan inisiatif dari plt Kepala Dinas Pendidikan. Jadi saya menyimpulkan penarikan jarak zonasi 99 persen salah,” tutur Herman.

Herman sendiri sudah pernah berusaha melakukan komunikasi dengan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Kadis Pendidikan, serta ketua PPDB Sulsel namun belum ada respon dari yang bersangkutan.

“Kami dari orang tua murid di Makassar rencana akan melakukan unjuk rasa di rumah jabatan Gubernur. Sebab permasalah PPDB sepatutnya tidak lagi bermasalah apalagi pada jalur afirmasi, perpindahan orang tua dan anak guru tidak ada masalah. Seharusnya pada jalur zonasi juga tidak ada lagi masalah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Herman berharap, dari pihak PT. Telkom selaku penyedia titik zonasi dapat melakukan evaluasi terhadap penarikan jarak apalagi dalam kasus ini tidak sedikit orang yang dirugikan.

Penulis : Imran

Baca Juga  Dampak Pandemi, Pilkada Makassar Dinilai Harus Lebih Mengoptimalkan Kampanye Digital
Share.

About Author

Leave A Reply

© Copyright OneSulsel 2017