Pakar Hukum Unhas nilai Penetapan Ome Sebagai Tersangka Tidak Tepat

0

Onesulsel.id, Makassar — Pakar Hukum Unhas Muhammad Hasrul, menyatakan bahwa penetapan tersangka, calon walikota Palopo, Ahmad Syarifuddin Daud alisas Ome oleh Panwaslu Palopo adalah bentuk penyalahgunaan wewenang.

Panwaslu Palopo telah melampaui wewenangnya (berarti melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan) dan tidak memahami pelaksanaan tugasnya.


Seharusnya menurut pakar Hukum Unhas tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada ketentuan Pasal 101, pasal 102, dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca Juga  Pemeran Otomotif Bergengsi GIIAS Resmi Dihelat Di Makassar

Dalam aturan ini tak satupun yang menyatakan bahwa Panwaslu bahkan Bawaslu bisa menetapkan tersangka. Penetapan tersangka itu adalah tugas dan kewenangan dari penyidik, baik penyidik polri, penyidik kejaksaan ataupun penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

“Hanya penyidik yangg bisa melakukannya. Untuk kasus terkait pemilukada itu ranah penyidik kepolisian,” katanya.

Ada beberapa pelanggaran dalam pilkada, pelanggaran administrasi ranahnya Panwas, pelanggaran kode etik ranahya DKPP dan pelanggaran pidana pemilu.

“Panwas bersama gakumdu melakukan kajian dan jika dianggap memenuhi syarat atau unsur pidana maka diteruskan ke pihak kepolisian,” ujar dosen Unhas itu.

“Terkait penyalahgunaan wewenang oleh Panwaslu maka Ome dan tim dapat melaporkan ke DKPP sehingga Panwaslu sebagai penyelenggara dievaluasi dan diperiksa dalam pelaksanaan tugasnya,” tambah Muh Hasrul.

Editor : Muhammad Idris

Share.

About Author

Leave A Reply

© Copyright OneSulsel 2017