PKS Tolak APBD, Ketua DPRD Takalar: Apalagi..? Program Syamsari Terakomodir Lebih 50 Persen

0

Onesulsel.id, Takalar — Ketua DPRD Takalar kembali menunjukkan keheranannya kepada rekan sejawatnya di DPRD Takalar. Untuk diketahui, Fraksi PKS yang di Pilkada Takalar lalu sebagai pengusung utama Syamsari Kitta-Haji De’de, menegaskan menolak proses pembahasan APBD.

Ketua DPRD Takalar, H Jabir Bonto mengaku tidak habis pikir atas sikap koleganya tersebut. “Saya heran, di media sosial dan beberapa media, mereka berkoar-koar. Katanya ini (pembahasan APBD) ilegal. Andai mereka mau masuk kantor, mungkin bisa mengetahui duduk persoalannya,” kata Haji Bonto, sapaannya, Kamis (30/11/2017).


Di APBD 2018, Haji Bonto menjelaskan bahwa lebih separuh dari 22 program yang dijanjikan pasangan SK-HD telah diakomodir di DPRD.
“Jadi kurang apalagi? Parahnya, yang mengakomodir yang dinilai tidak pro rakyat,” tegasnya.

Haji Bonto yang juga legislator Partai Golkar juga menyindir eksistensi Hairil Anwar selaku wakil Ketua DPRD Takalar yang telah mengabaikan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil Rakyat diparlemen Takalar. Menurutnya, ketidak hadirin Hairil Anwar dan sejumlah anggota DPRD lainnya telah menghambat serangkaian agenda rapat pembahasan akhir akhir ini.


” Wakil Ketua DPRD kita minta untuk menjalankan tupoksinya dan silahkan masuk kantor, jangan hanya pintar bicara di media dan melupakan 3 tugas utama sebagai wakil Rakyat yakni, penganggaran, pengawasan dan legislasi, karena apa yang kita lakukan diDewan adalah memfasilitasi masyarakat Takalar, bukan kepentingan pribadi maupun golongan,” katanya.

Ketua DPRD Takalar menambahkan bahwa kisruh kedewanan soal pencabutan surat keputusan (SK) roling terbaru yang diminta oleh wakil Ketua DPRD Hairil Anwar sudah dilakukan.

“SK roling terbaru sudah dicabut, sehingga otomatis komposisi komisi dikembalikan melalui rapat tertinggi yakni paripurna, kondisi ini yang tidak dipahami oleh Hairil Anwar dan Anggota Dewan lainnya, mari kita mengedukasi masyarakat untuk berpolitik dengan baik, jangan hanya memprovokasi warga melalui statemen dimedia sosial,” Tukas HM Jabir Bonto.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Takalar, Hairil Anwar berdalih dirinya kerap hadir dalam agenda rapat pembahasan, namun Dia juga mengakui tidak bertanda tangan pengesahan APBD karena menurutnya pembahasan APBD telah cacat hukum.

“Saya dan anggota banggar lain ikut pada pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2018. selanjutnya saya dan Anggota Dewan lainnya tidak mengikuti pembahasan selanjutnya, bahkan tidak tanda tangan APBD. Karena saya melihat ada celah pelanggaran dalam pembahasan,” Tulis Hairil Anwar.

Editor : Muhammad Idris

Share.

About Author

Leave A Reply

© Copyright OneSulsel 2017