Rembuk Nasional POLHUKAM UNHAS, 40 masukan publik terangkum 8 highlight

0

Makassar – Sabtu (7/10) diadakan Rembuk Nasional Bidang Politik,Hukum dan Keamanan (POLHUKAM) di Universitas Hasanuddin. Acara ini berlangsung hingga pukul 16.30 WITA. Pelaksanaan acara dibagi dalam dua kelompok dengan format FGD (Focus Gruop Discussion), ditutup dengan sesi pleno yang dipandu oleh Kepala Unit Humas dan Protokol Unhas, Ishaq Rahman.

Pada kelompok Politik Dalam Negeri dan Hukum/HAM yang berlangsung di Ruang Senat Guru Besar Lt. 2 Rektorat Unhas, tercatat sebanyak 25 masukan dari peserta. Sementara untuk kelompok Politik Luar Negeri dan Keamanan (TNI/Polri) yang berlangsung di Ruang Rapat A, Lt. 4 Gedung Rektorat Unhas, fasilitator merangkum sebanyak 15 masukan dari peserta. Pada setiap kelompok diikuti oleh puluhan peserta, baik akademisi, praktisi, mahasiswa, dan pengamat.


“Dengan demikian, pada Rembuk Nasional Bidang Polhukam di Makassar ini terdapat sebanyak 40 masukan publik yang sedang dirangkum, dan akan menjadi rekomendasi Makassar untuk Rembuk Nasional tingkat Pusat di Jakarta, tanggal 25 Oktober 2017 nanti,” papar Ishaq.

Ketua Pokja Bidang Polhukam Rembuk Nasional 2017, Dr. Riant Nugroho mengatakan pada setiap kelompok terdapat 4 empat point yang menjadi highlight (perhatian utama) tim Pokja, dengan demikian terdapat 8 delapan isu pokok. “Ini bukan berarti yang lain tidak penting. Semua masukan kami anggap penting. Akan tetapi delapan isu utama ini nampaknya selaras dengan apa yang selama ini menjadi pengamatan kami,” kata Riant.

Adapun delapan isu yang menjadi higlight baik menyangkut gagasan luar negeri maupun dalam negeri diantaranya adalah Isu berkaitan dengan sosialisasi Undang-Undang Hankam yang sejatinya belum terselesaikan, Isu papua, Isu diplomasi internasional terutama mengenai konflik perbatasan, isu gagasan poros maritim dunia, isu Penguatan nawa cita, isu penegakan hukum dan ham, isu persoalan rekrutmen lembaga -lembaga politik dan terakhir adalah isu kesatuan visi pemerintah pada seluruh unit kerja pemerintah yang harus dapat diterjemahkan secara sinergis.

Dalam sambutan penutupnya, Prof. Dr. Sangkala yang mewakili Universitas Hasanuddin menyampaikan terima kasih, serta komitmen untuk mengawal hasil Rembuk Nasional Makassar ini ke forum Rembuk Nasional tingkat Pusat di Jakarta, tanggal 25 Oktober mendatang.

(Hikma Ahyuddin)

Baca Juga  Bahas Teluk Bone di FGD, Gubernur NA : Teluk Bone Butuh Perhatian Khusus !!
Share.

About Author

Comments are closed.

© Copyright OneSulsel 2017