Pihak Kecamatan Makassar Diduga “Bermain” Soal Retribusi Sampah

0

Onesulsel.id, Makassar — Sejumlah tempat usaha di kecamatan Makassar melakukan penyetoran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 56 Tahun 2015, pungutan retribusi sampah yang mencapai hingga jutaan rupiah ini diakui sejumlah pengusaha yang berada di kecamatan Makassar.

Salah satu pengusaha musiman (durian) yang berada di Jalan Sungai Saddang, kelurahan Maricaya Baru, kecamatan Makassar, mengaku bahwa dirinya setiap memulai usaha jual duriannya, mendatangi kantor Camat Makassar untuk menyetor retribusi kebersihan, namun hal itu diluar dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang sudah ditentukan setiap bulannya.


“Kami ini pedagang musiman, setiap baru mau mulai jual kita lapor di kantor kecamatan Makassar, saya temui itu pak Alamsyah, menyetor uang retribusi katanya, karena sudah ada himbauan sebelumnya kalau mau menjual melapor, jadi kita datang melapor sekalian antarkan uang,” ungkap pemilik tempat usaha yang tidak ingin menyebutkan namanya.

Menurut warga berdarah Tionghoa ini, hal ini sudah berlangsung lama, dan nilai dari yang dirinya setor diluar dari kewajiban retribusi pelayanan kebersihan. Saat ditanya berapa besaran yang disetor dirinya hanya menyebutkan jutaan bukan ratusan ribu rupiah.

“Setiap musim mau jual, datang maka antarkan uang untuk setoran, bukan ratusan ribu tapi jutaan, tanpa kwitansi, kami yang penting bisa jualan,” katanya, saat ditemui langsung ditempat usahanya, Minggu (3/6/2018).

Baca Juga  Daftar Ke PAN Makassar, Anto : Saya Kembali Kerumah Sendiri

Dari jumlah besaran pungutan tersebut, yang diberlakukan bila dikalikan dengan jumlah sebanyak usaha yang berada di kecamatan Makassar,  maka jumlahnya cukup besar mencapai lebih dari puluhan juta perbulannya.

Dikonfirmasi hal tersebut, salah satu koordinator/pengawas kebersihan yang melakukan langsung penagihan ditempat usaha yang berada di kecamatan Makassar, Hariandi Rukman, membenarkan bila dirinya melakukan penagihan langsung di beberapa tempat usaha yang berada di kecamatan Makassar, meskipun itu merupakan tupoksi dari kelurahan yang ada di kecamatan Makassar.

“Memang benar kalau saya menagih langsung di tempat usaha untuk retribusi sampah/kebersihan, namun hanya 11 tempat usaha Resto yang saya tagih, untuk tempat usaha lain silahkan konfirmasi kepada Sekretris Camat Makassar, Alamsyah,” ungkap Hariandi Rukman.

Hariandi Rukman juga membenarkan bahwa sebenarnya yang berkewajiban melakukan penagihan retribusi sampah/kebersihan adalah pihak kelurahan.

“Sebenarnya yang menagih pihak kelurahan (kolektor) ada petugasnya, tapi kalau tempat usaha saya dan ada yang langsung ke Sekretaris Kecamatan, kalau saya sudah menagih saya setor ke bendahara penerimaan terus di stor mi ke BPD. Iye kalau mau ki lebih tau jumlahnya dibendahara penerimaan maki saja, saya tidak bisa menyebutkan nilainya, kalau jumlah saya tagih tidakku tau mi kalau kesitunya iya, bicarakan maki sama pak sekcam, karena dia yang tangani dari masih menjabat Kepala Seksi Kebersihan,” jelasnya.

Hariandi Rukman juga tidak menampik kalau data yang didapat, dirinya juga menagih bukan hanya restauran namun juga retribusi persampahan/kebersihan hotel yang ada di kecamatan Makassar.

“Saya memang yang menagih untuk resto sama hotel, memang betul kalau retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Perwali tidak ada yang melebihi Rp. 100 ribu, tapi kalau mauki tau besarnya tagihanku sama ibu Risma saja, dia yang selaku bendahara penerima,” tutupnya.

Dikonfirmasi perihal penagihan tempat usaha yang ditagih langsung oleh pihaknya, dengan nilai yang bervariasi,  dari berkisar Rp. 2 juta sampai dengan Rp. 4 juta setiap bulannya untuk setiap bidang usaha restauran dan hotel, kemudian laporan realisasi yang masuk ke BPD hanya berdasar Perwali, tidak sesuai dengan jumlah penagihan, dan kupon kebersihan yang dicetak, Risma lebih memilih bungkam.

Editor : Muhammad Idris

Share.

About Author

Leave A Reply

© Copyright OneSulsel 2017